Selasa, 29 November 2011

PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN INDONESIA

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduuknya muslim. Ini merupakan potensi besar untuk penerapan ekonomi islam. Umat islam indonesia sangat merindukan kemakmuran bangsanya. Mereka ingin indonesia lebih baik dari segala sisi. Salah satu yang dibenahi adalah sisi ekonomi.
Indonesia dan dunia pernah mengalami krisis ekonomi yang parah. Ini menandakan adanya kelemahan sistem yang dipakai. Sistem yang dipakai saat itu adalah sistem ekonomi konvensional atau lebih dekat dengan sistem kapitalis. Sistem ini memberi banyak kesengsaraan. Sistem ini bertumpu pada capital yang ujungnya memberi bentuk keserakan pada pelakunya.
Melihat kenyataan ini, kita sebagai bangsa harus berubah. Salah satu perubahan itu adalah dengan menganti sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi islam. Kita pernah merasakan dan melihat kegagalan sistem konvensional atau kapitalis dan sosialis di indonesia dan dunia. Nah, saat ini kita belum melihat adanya kegagalan dari sitem ekonomi islam. Kita pernah melihat bagaimana ekonomi islam berhasil memakmurkan dunia ketika zaman abbasiyah. Maka, saat ini mari kita gerakkan ekonomi islam di indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan.
Potret Indonesia dengan Sistem Ekonomi Kapitalis (http://www.elhobela.co.cc)

Dalam berbagai pidato dan tulisan, ekonomi Indonesia dinamai dengan berbagai istilah seperti ekonomi pancasila, ekonomi campuran, ekonomi kerakyatan dan istilah lainnya. Namun menurut pakar ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Bpk. Sofyan Syafri Harahap Ph.D, setelah ditelaah lebih kritis sebenarnya sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Kapitalis. Bahkan dalam hal-hal tertentu, menurut beliau, sistem ekonomi kita lebih kapitalis dari sistem kapitalis di negara kampiun kapitalis seperti halnya di Amerika apalagi di Eropa. (http://sofyan.syafri.com).

Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia semakin memasyarakat karena kelemahan sistem hukum dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Walaupun setelah reformasi Indonesia menjadi lebih baik, tetapi masih terkendala. Sehingga, sistem ekonomi pancasila yang pernah terusung menghilang begitu saja. Dampaknya adalah bahwa kapitalis dengan mudahnya menikmati keuntungan material dari berbagai kebijakan ekonomi nasional yang dipaksakannya untuk dianut termasuk memaksakan keinginannya melalui aparat dan birokrat yang korup.

Jika dilihat dari segi siapa yang diuntungkan oleh sistem kapitalis saat ini maka dapat dipastikan bahwa bahwa yang diuntungkan adalah sang kapitalis. Kalau di Dunia maupun Amerika kemajuan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir ini dinikmati lebih besar oleh orang kaya. Berikut persentase bagian yang diterima masyarakat dunia dari sistem kapitalis yang banyak dianut didunia. Data statistik dibawah menunjukkan bahwa, pada masyarakat dengan perekonomian rendah, semakin lama tingkat ekonominya semakin turun. Sedangkan pada masyarakat tingkat ekonomi menengah keatas, semakin lama tingkat ekonominya semakin meningkat.

No Penduduk 1965 1970 1980 1990
1 Termiskin 20% 2,3 2,2 1,7 1,4
2 Termiskin ke 2 20% 2,9 2,8 2,2 1,8
3 Terkaya ke 3, 20% 4,2 3,9 3,5 2,1
4 Terkaya ke 2, 20% 21,3 21,3 18,3 11,3
5 Paling kaya , 20% 69,5 70,0 75,4 83,4
Sumber: Korzeniewics dan Moran 1997



Dari statistik diatas dapat disimpulkan bahwa semakin lama yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sistem kapitalisme memang akan menghasilkan situasi seperti ini.

Tidak berbeda dengan data diatas. Data statistik yang dimiliki Indonesia juga menunjukkan bahwa pada masyarakat dengan perekonomian rendah, semakin lama tingkat ekonominya semakin turun. Sedangkan pada masyarakat tingkat ekonomi menengah keatas, semakin lama tingkat ekonominya semakin meningkat. Berikut distribusi pendapatan penduduk Indonesia 2002-2004:

No Penduduk 2002 2003 2004
1 Pendapatan tertinggi 20% 42,2 42,3 42,1
2 Pendapatan Menengah 40% 36,9 37,1 37,1
3 Pendapatan Termiskin, 20% 20,9 20,6 20,8
Diolah Mustafa Edwin Nasution dari BPS

Kelembagaan ekonomi kapitalis bermuara dan mengerucut pada institusi Korporasi. Bahkan oleh John Perkins (2005) dalam bukunya “The Confession of Economic Hit Man” menyatakan dan mengalami bagaimana lembaga corporacy ini memiliki kekuasaan yang sungguh luar bisaa sampai pada bidang politik serta menguasai dan mengatur kebijakan negara maupun kebijakan internasional melalui berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, atau PBB.

Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan, sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dalam rangka memperoleh ridho-Nya.

Menurut ahli Ekonomi Islam, ada 3 (tiga) karakteristik yang melekat pada Ekonomi Islam, yaitu :
(a) Inspirasi dan petunjuknya diambil dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah;
(b) Perspektif dan pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber;
(c) Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.

Berkaitan dengan hal pertama, terdapat deripatif dari karakteristik Ekonomi Islam, yaitu sbb. :
(a) Tidak adanya transaksi yang berbasis bunga (riba);
(b) Berfungsinya institusi zakat;
(c) Mengakui mekanisme pasar (market mechanism);
(d) Mengakui motif mencari keuntungan (profit motive);
(e) Mengakui kebebasan berusaha (freedom of enterprise);
(f) Kerjasama ekonomi (Didin Hafidhuddin, 2003: 18-19).

Ekonomi Makro Islam

Kebijakan ekonomi makro islam yang diambil:
1. Membuat mata uang yang memiliki jaminan emas.
2. Menghilangkan inflasi.
3. Mengunakan standar emas dalam satuan hitung.
4. Mengoptimalkan zakat sebagai pendapatan Negara.
5. Membentuk bank sentral islam.
6. Sistem yang dipakai adalah sistem ekonomi islam.
7. Membuat undang-undang sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Mikro Islam

Kebijakan ekonomi mikro Islam yang diambil:
1. Mengoptimalkan UMKM.
2. Sistem perbankan yang digunakan adalah system perbankan islam.
3. Mengunakan pasar modal syari’ah, pengadaian syari’ah, rekasadana syari’ah, obligasi syari’ah, asuransi syari’ah dll.
4. Menghilangkan riba dalam dunia keuangan.

Road Map Penerapan (2011-2021)
Ekonomi Makro Islam

Kebijakan ekonomi makro islam yang diambil:
• Membuat mata uang yang memiliki jaminan emas (2011-2012).
 Pelaksana Bank Indonesia.
 Bank Indonesia bertanggung jawab penuh atas program itu.
 Sebelumnya mata uang yang belum mendapat jaminan emas ditarik sedikit demi sedikit kemudian diganti dengan mata uang yang punya jaminan emas.
• Menghilangkan inflasi (2012-2014).
 Pelaksana Bank Indonesia.
 Bank Indonesia menghilangkan intrumen bunga dalam segala transaksi keuangan.
 menerapkan kebijakan fiskal islam dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara.
• Mengunakan standar emas dalam satuan hitung (2011-2012).
 Pelaksana Bank Indonesia.
 Program ini berjalan bersama dengan membuat mata uang yang memiliki jaminan emas.
 Program ini membantu perhitungan nilai mata uang.
• Mengoptimalkan zakat sebagai pendapatan Negara (2012-2015).
 Pelaksana BAZNAS dan DPR RI.
 DPR RI segera membuat aturan UU yang berhubungan dalam pengelolaan zakat (2012-2013).
 Setelah aturan yang jelas sudah BAZNAS bertindak sebagai pengelola Zakat.
 BAZNAS berkoordinasi dengan BAZDA dan LAZ untuk mensinergikan program.


• Membentuk bank sentral islam (2015-2016).
 Pelaksana Pemerintah Pusat RI.
 Bank Indonesia diganti sistemnya dengan mengunakan sistem syari’ah.
• Sistem yang dipakai adalah sistem ekonomi islam (2011-2016).
 Pelaksana Pemerintah .
 Pemerintah membuat Kepres dan melakukan kebijakan tentang kewajiban mengunakan sistem ekonomi islam dalam menjalankan pemerintahan.
 Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam melaksanakan sistem tersebut.
 Pemerintah pusat membuat program yang terencana dalam menerapan program tersebaut.
• Membuat undang-undang sistem ekonomi Islam (2011-2012).
 Pelaksana DPR RI dan Pemerintah Pusat.
 UU tentang sistem ekonomi islam harus dibuat beseerta semua intrumen yang ada untuk menunjang program tersebut.
 Pemerintah membuat peraturan dalam mengejawantahkan UU tersebut.


Ekonomi Mikro Islam

Kebijakan ekonomi mikro Islam yang diambil:
o Mengoptimalkan UMKM (2011-2021).
o Pelaksana Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Masyarakat.
o Pemerintah memberikan bantuan modal berupa hibah (2011-2021).
o Lembaga keuangan member kemudahan dalam penambahan modal (2011-2016).
o Masyarakat membuat pemesaran yang efektif dalam optimalisasi UMKM (2011-2015).
o Sistem perbankan yang digunakan adalah sistem perbankan islam (2011-2021).
o Pelaksana Pemerintah dan lembaga Keuangan.
o Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengawas pelaksanaan sistem perbankan islam.
o Lembaga keuangan sebagai pelaksana dan member edukasi terhadap masyarakat.
o Mengunakan pasar modal syari’ah, pengadaian syari’ah, rekasadana syari’ah, obligasi syari’ah, asuransi syari’ah dll (2011-2021).
o Pelaksana BAPEPAM, Pegadaian, Perusahaan reksadana, Pemerintah, Perusahaan Swasta, Perusahaan Asuransi dan Lembaga Keuangan Bank atau non Bank.
o Pemerintah sebagai komandan dan pengatur agar adanya sinergisitas program.
o Menghilangkan riba dalam dunia keuangan (2011-2012).
o Pelaksana Pemerintah.
o Pemerintah membuat aturan penghilangan bunga dalam segala transaksi.
o bunga dihilangkan secara utuh dan ada hukuman yang jelas bagi yang melanggar.

Kesimpulan
1. Harus sinergisitas antar lembaga dalam mewujudkan kesejahteraan ekononomi Indonesia.
2. Ada ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan dan disiplin dalam penerapannya.
3. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi dalam mensejahterakan bangsa Indonesia.
Reaksi:

1 komentar:

  1. Terimakasih Infonya
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
    :)
    twitter : @profiluii

    BalasHapus